Sibolga, 4 November 2025 — Dalam rangka memperkuat komitmen terhadap peningkatan pelayanan publik dan pembangunan zona integritas, Pengadilan Agama Sibolgamelaksanakan briefing harian pada Selasa, 4 November 2025 di halaman kantor setempat. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Hakim Pengadilan Agama Sibolga Chairia meidi Rifada S.H, mewakili Ketua Pengadilan Agama Muhammad Azhar Hasibuan  S.H.I., M.A. yang sedang melaksanakan rangkaian kegiatan Fit dan Proper Test CWKPA Kelas IB dan Kelas II dan diikuti oleh seluruh aparatur, hakim, panitera, sekretaris, serta staf.

Dalam arahannya, beliau mendoakan kelancaran kegiatan test yang akan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Sibolga serta kegiatan kegiatan yang sedang dilaksanakan aparatur lain yang sedang Dinas Luar ke Medan saat ini. Beliau juga menegaskan pentingnya menjaga profesionalitas, kedisiplinan, dan integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Beliau menekankan bahwa pelayanan yang berkualitas bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga tentang sikap, empati, dan tanggung jawab moral setiap aparatur.

“Integritas adalah pondasi utama dalam bekerja. Kita harus menjadi contoh bagi masyarakat dengan memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan bebas dari praktik yang tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik,” ujarnya..

Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah nyata dalam mendukung Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Setiap aparatur diharapkan menjaga komitmen untuk menjauhi gratifikasi dan membangun budaya kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Beliau juga mengajak seluruh pegawai untuk terus menumbuhkan semangat kebersamaan dan tanggung jawab sebagai abdi negara yang memiliki nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

Dengan pelaksanaan briefing harian yang konsisten, Pengadilan Agama Sibolga berkomitmen mewujudkan pelayanan yang prima, berintegritas, dan terpercaya, sehingga semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.