Sibolga, 4 Juni 2026 – Dalam rangka memastikan pelaksanaan pengiriman surat panggilan dan pemberitahuan perkara berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta mendukung terwujudnya pelayanan peradilan yang profesional dan akuntabel, Pengadilan Agama Sibolga melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta Orientasi Layanan Surat Tercatat Pengadilan bersama PT Pos Indonesia di Kantor Pengadilan Agama Sibolga, Kamis (4/6/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Sibolga, Dr. Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A., didampingi Panitera Muhammad Badri, S.H., Plt. Panitera Muda Gugatan, serta Jurusita Pengadilan Agama Sibolga. Hadir pula tiga orang petugas PT Pos Indonesia yang mendapat amanah dalam pelaksanaan layanan pengiriman surat tercatat pengadilan.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan koordinasi dan penyamaan persepsi antara Pengadilan Agama Sibolga dan PT Pos Indonesia dalam melaksanakan pengiriman surat panggilan dan pemberitahuan perkara kepada para pihak secara tepat, akurat, dan sesuai prosedur. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan layanan yang telah berjalan selama ini guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
Dalam arahannya, Ketua Pengadilan Agama Sibolga menegaskan bahwa pengiriman surat panggilan dan pemberitahuan perkara merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses beracara di pengadilan karena berkaitan langsung dengan terpenuhinya hak-hak para pihak serta keabsahan proses persidangan.
"Tugas pengiriman surat panggilan pengadilan bukan sekadar mengantarkan dokumen, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjamin hak para pihak untuk memperoleh informasi dan kesempatan yang sama dalam proses persidangan. Oleh karena itu, kami berharap seluruh petugas Pos yang mendapat amanah dalam layanan surat tercatat pengadilan dapat memahami prosedur yang berlaku, menjaga integritas, serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab," ujar beliau.
Lebih lanjut, Ketua PA Sibolga menekankan bahwa sinergi yang baik antara pengadilan dan PT Pos Indonesia menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
"Setiap tahapan harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku karena hasil pengiriman surat tercatat menjadi bagian dari administrasi perkara yang akan dinilai dalam proses persidangan. Oleh karena itu, akurasi, ketelitian, dan integritas petugas menjadi kunci utama keberhasilan layanan ini. Sinergi yang baik antara Pengadilan Agama Sibolga dan PT Pos Indonesia harus terus dijaga demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan," tambahnya.
Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh pemahaman mengenai dasar hukum pelaksanaan pengiriman surat panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, khususnya ketentuan mengenai pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat bagi pihak yang tidak memiliki domisili elektronik. Selain itu, disampaikan pula pedoman teknis berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, serta pelaksanaan kerja sama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dan PT Pos Indonesia (Persero) dalam penyelenggaraan layanan tersebut.
Pada sesi orientasi, Panitera, Plt. Panitera Muda Gugatan, dan Jurusita memberikan penjelasan mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan surat tercatat, mulai dari penerimaan surat panggilan dari pengadilan, proses pengiriman ke alamat pihak yang berperkara, tata cara penyerahan kepada penerima yang berhak, dokumentasi dan pencatatan hasil pengiriman, hingga mekanisme pelaporan kepada pengadilan sebagai bagian dari administrasi perkara.
Selain itu, dibahas pula berbagai kondisi yang kerap ditemui di lapangan, seperti alamat yang tidak ditemukan, penerima yang tidak berada di tempat, maupun perubahan domisili pihak berperkara, sehingga petugas dapat memahami langkah-langkah yang harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Diskusi berlangsung interaktif dan menjadi wadah berbagi pengalaman guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan layanan surat tercatat.
Mewakili PT Pos Indonesia, salah seorang peserta menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan yang dinilai sangat bermanfaat dalam memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait tugas dan tanggung jawab dalam layanan surat tercatat pengadilan.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pengadilan Agama Sibolga atas kesempatan dan pembekalan yang diberikan. Kegiatan ini memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai prosedur, tanggung jawab, dan standar pelayanan yang harus kami laksanakan dalam pengiriman surat panggilan pengadilan. Dengan adanya orientasi ini, kami semakin memahami pentingnya ketelitian dan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan," ungkapnya.
Pihak PT Pos Indonesia juga menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan Pengadilan Agama Sibolga guna mendukung pelaksanaan tugas peradilan yang profesional dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Melalui kegiatan monitoring, evaluasi, dan orientasi ini, Pengadilan Agama Sibolga menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan. Diharapkan pelaksanaan pengiriman surat panggilan dan pemberitahuan perkara melalui surat tercatat dapat berlangsung semakin efektif, akurat, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mendukung terwujudnya peradilan yang modern, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan prima.
Sibolga, 3 Juni 2026 – Pengadilan Agama (PA) Sibolga kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan menerima Piagam Penghargaan sebagai “Kontributor Data Terbaik” dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sibolga. Penghargaan ini diberikan atas dedikasi, sinergitas, dan komitmen PA Sibolga dalam penyampaian data sektoral yang akurat dan tepat waktu guna mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia di Kota Sibolga.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPS Kota Sibolga kepada Ketua PA Sibolga, Muhammad Azhar Hasibuan, pada Rabu (3/6/2026) di Kantor BPS Kota Sibolga. Ketua PA Sibolga hadir didampingi Panitera dan Sekretaris PA Sibolga.
Berdasarkan piagam penghargaan yang diterbitkan BPS Kota Sibolga, PA Sibolga dinobatkan sebagai Kontributor Data Terbaik dalam Penyusunan Publikasi "Kota Sibolga Dalam Angka 2026", sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi aktif dalam penyediaan data statistik sektoral yang berkualitas.
Kepala BPS Kota Sibolga, M. Iransyah Harahap, menyampaikan bahwa kolaborasi antarlembaga merupakan kunci keberhasilan pembangunan statistik yang berkualitas.
“Pengadilan Agama Sibolga merupakan salah satu mitra strategis yang konsisten mendukung penyediaan data sektoral. Ketepatan waktu, kelengkapan, dan kualitas data yang disampaikan sangat membantu BPS dalam menyusun publikasi statistik yang kredibel dan bermanfaat bagi masyarakat maupun pemangku kebijakan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua PA Sibolga menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang diterima. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh aparatur PA Sibolga yang memiliki komitmen kuat terhadap tata kelola data yang baik.
“Penghargaan ini merupakan kehormatan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyampaian data. Data yang akurat bukan hanya kebutuhan statistik, tetapi juga bagian dari akuntabilitas lembaga peradilan dalam mendukung transparansi, pengambilan kebijakan, dan pelayanan publik yang berkualitas,” ungkapnya.
Beliau juga menegaskan bahwa PA Sibolga akan terus memperkuat sinergi dengan BPS Kota Sibolga dan seluruh instansi terkait dalam mendukung implementasi program Satu Data Indonesia, sehingga tercipta data yang valid, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen PA Sibolga dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, akuntabel, dan berbasis data, sekaligus memperkuat peran lembaga peradilan dalam mendukung pembangunan daerah melalui penyediaan informasi yang berkualitas
Sibolga, 3 Juni 2026 – Ketua Pengadilan Agama Sibolga, Dr. Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A., mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Internal Tahap II yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (3/6/2026), dari ruang kerja Ketua Pengadilan Agama Sibolga.
Kegiatan ini merupakan bagian dari penyusunan Naskah Rekomendasi Kebijakan Tahun Anggaran 2026 dengan tema “Naskah Urgensi Penguatan Dasar Hukum dan Pedoman Pemeriksaan Setempat di Empat Lingkungan Peradilan”. FGD diikuti oleh para Ketua dan Wakil Ketua pengadilan dari berbagai satuan kerja pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Medan.
Dalam forum tersebut, Tim Penyusun memaparkan berbagai isu strategis terkait pemeriksaan setempat (descente), antara lain fragmentasi prosedur, ketidakpastian biaya, hingga perlunya penguatan regulasi melalui penyusunan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Selain itu, dibahas pula standardisasi prosedur, pemanfaatan teknologi digital dalam pemeriksaan setempat, serta penguatan akuntabilitas fiskal dan pembuktian hukum.
Ketua PA Sibolga turut berpartisipasi aktif bersama para peserta lainnya dengan memberikan perhatian terhadap upaya pembentukan regulasi yang mampu mewujudkan kepastian hukum, keseragaman praktik peradilan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada para pencari keadilan.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Pengadilan Agama Sibolga menunjukkan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan kebijakan dan reformasi peradilan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta perkembangan hukum nasional.
Kegiatan berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga selesai dan menjadi wadah penting bagi para pimpinan pengadilan untuk memberikan masukan konstruktif terhadap penyempurnaan naskah akademik dan rancangan regulasi yang sedang disusun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Pada Rabu, 3 Juni 2026, Pengadilan Agama Sibolga melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi (RAKOR & MONEV) Bulan Juni 2026 yang bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Sibolga. Kegiatan ini dipimpin oleh pimpinan Pengadilan Agama Sibolga dan diikuti oleh seluruh aparatur sebagai forum koordinasi, pembinaan, serta evaluasi kinerja satuan kerja.
Rapat dilaksanakan untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja, capaian kinerja, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menyampaikan arahan, pembinaan, dan langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas di setiap bidang.Melalui tema “Sinergi dan Evaluasi untuk Kinerja yang Lebih Berkualitas”, seluruh aparatur diajak untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kolaborasi antarbagian, serta membangun komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.Kegiatan RAKOR & MONEV diharapkan menjadi momentum untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan serta menjaga kualitas kinerja Pengadilan Agama Sibolga dalam mendukung terwujudnya peradilan yang agung dan modern.
Pengadilan Agama Sibolga melaksanakan kegiatan Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Selasa, 2 Juni 2026 Selasa kepada:
1.Fakhri Abdillah Hasibuan, S.H.
2. Zulfanny Sasmitha, S.T.
3. Dina Witanti, Amd.AB.
Bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Agama Sibolga. Kegiatan ini diikuti oleh aparatur yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS dan dilaksanakan secara hybrid dengan penuh khidmat. Pengambilan sumpah ini merupakan bentuk pengukuhan status kepegawaian sekaligus peneguhan komitmen dalam menjalankan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Melalui prosesi ini, diharapkan para PNS yang baru diambil sumpahnya dapat mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
